Komisi III Sepakat Segera Bentuk Pansus Mafia Tanah

17-03-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3/2022). Foto: Munchen/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan Komisi III DPR RI sepakat akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mafia Tanah untuk menindaklanjuti persoalan sengketa lahan di Bojong Koneng dan Cijayanti dengan Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Adies berharap, sengketa lahan yang melibatkan warga Bojong Koneng dan Cijayanti dengan pengembang Sentul City itu ke depannya dapat menjadi role model untuk penyelesaian kasus tanah di seluruh Indonesia.

 

"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah. Kita akan mulai dari sini, kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB," ujar Adies usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3/2022). 

 

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ke depannya Komisi III akan bekerja sama dengan Komisi II DPR yang membawahi bidang pertanahan. Hal ini, sebut Adies, sebagai tindak lanjut Komisi III DPR RI yang mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa lahan yang mereka hadapi. Terkait hal itu, tandas Adies, Komisi III akan menjadwalkan memanggil Sentul City dalam waktu dekat.

 

“Insya Allah, minggu depan kita akan undang pengembang Sentul City ke DPR RI untuk kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat. Kemudian, kita akan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di Polda Jabar setelah kami mendapatkan masukan-masukan dan setelah itu hasilnya itu akan kita bentuk menjadi usulan Pansus," tandas Adies.

 

Sebelumnya pada kunjungan tersebut, warga juga melaporkan adanya intimidasi melalui aksi premanisme yang dilakukan sejumlah oknum. Merespon keluhan warga itu, Adies menegaskan Komisi III akan segera berkoordinasi dengan Kapolda dan Kapolres. "Kapolres, Kapolsek dan saya yakin Kapolri beserta jajarannya juga mendengar. Jadi, kami harapkan aparat keamanan jangan lagi bermain-main terkait kasus tanah." tukas Adies. (mcn/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...